Bondowoso, MotimNews. Sinung Sudrajad, anggota komisi IV DPRD Bondowoso mengatakan minimnya anggaran penanggulangan pengidap penyakit HIV/AIDS hanya Rp. 100 juta pertahun. Sehingga anggaran itu dianggap sangat tidak layak dan butuh penambahan.
“Tiap tahun anggaran pengidap HIV/AIDS hanya Rp. 100 juta, ini sangat minim sekali. Mumpung belum ada kejadian yang luar biasa dan untuk mengntisipasi hal ini kita bicarkan bersama dengan aktivis peduli HIV/AIDS,” katanya, Rabu (4/4).
Lanjut Sinung, sedangkan meningkatnya pengidap HIV/AIDS menjadi zona merah di Kabiupaten Bondowoso rata-rata per bulan 15 orang. Hal itu juga dikatakan oleh aktivis penanggulangan HIV/AIDS Bondowoso yang masuk dalam penanggulangan pemerintah daerah.
Jika dilihat dari data itu, minimal standart anggaran harusnya Rp. 350 juta pertahun. Pemerintah juga membuat peraturan daerah (perda) tentang penyakit menular juga sangat dibutuhkan di Kabupaten Bondowoso
Penyakit menular kata Sinung, tentunya bukan hanya HIV/AIDS. Sebab, penderita penyakit TBC juga sangat memprihatinkan.
“Berdasarkan data itu kami tidak menyalahkan secara sepihak tidak, akan tetapi alangkah baiknya kejadian ini duduk bersama dan kita selesaikan solusinya seperti apa?,” jelasnya.
Sejatinya, hal ini tentunya melibatkan intervensi anggaran dari pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah harus lebih inten bersosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit TBC, terkait penularaannya serta pernik-pernik lainnya.
“Saya di komisi IV DPRD Bondowoso menghimbau kepada pemerintah agar supaya membenahi lagi Perda yang sudah ada tentang Perda penyakit menular. Ketika ada kejadian yng luar biasa terkait penykit menular kita sudah siap,” urainya.
Selama ini, yang dilakukan para aktivis dengan cara mendatangi masyarakat secara dor to dor memberikan pemahaman dan memberikan semangat kepada pengidap HIV/AIDS untuk berobat. Selain itu, Dinkes sepertinya juga melakukan hal itu.
Lebih tegas Sinung, akan tetapi bagaimanapun masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Support dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.
“Kita harus segera duduk bersama antara aktivis penanggulangan HIV/AIDS, takeholder lainnya. Kita bandingkan data, cek lapangan dan selnjutnya baru kita ambil kesimpulan. Ironisnya, beberapa temuan sesuai data yang dimiliki sudah berbagai golongan,” pungkasnya.
Sementara dari dokter H. Muhammad Imron, kepala Dinas Kesehatan mengatakan sesuai data angka penderita HIV/AIDS tiap tahunnya mengalami peningkatan. Persoalannya saat ini jarang sekali dari masyarakat melakukan pemeriksaan dengan suka rela.
“Apabila ada warga yang sudah bergejala penykit yang tidak kunjung sembuh sangat sulit datang ketenaga medis dengan suka rela. Guna mendeteksi yang bersangkutan saat sakit apa dan melakukan pengecekan,” jelasnya.
Akhirnya, hal ini sangat menghawatirkan kita semua. Data yang sudah ditemukan masih data dari masyarakat atau dari mereka yang saat sakit dan hasil dari tindaklanjut Dinkes.
“Bila ada warga yang sakit, namun tidak kunjung sembuh. Kita curiga dan kita melakukan pengecekan,” ujar Imron usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Bondowoso.
Lanjut Imron, angka 15 orang perbulan yang mengidap HIV/AIDS jika diperiksa kemungkinan lebih banyak data dari Dinkes. Untuk lebih pastinya, data pengidap HIV/AIDS perbulan akan dikroscek kembali.
“Mohon maaf. Lebih jelasnya data itu kita masih lakukan kroscek kembali. Jujur saja data itu kami dapatkan dari teman-teman legeslatif dan kelanjutannya akan saya cek kebenarannya,” katanya.
Berkembangnya penambahan kata Imron, para pengidap HIV/AIDS semisal ada kasus baru, baik itu secara aktif dan pasif. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi setiap bulan.
“Per desember mulai 2003-2017 pengidap HIV/AIDS sebanyak 367-368 0rang. Sedangkan pengidap yang sudah meninggal dunia sudah hampir separuh dari data itu,” pungkasnya. (cw3)
